HARIANANDASPOST.ID Politiae legius non leges politii adoptandae. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Begitu adagium hukum mengungkapkannya.
Dan, Proses pemilu adalah sarana konvensional dalam merotasi pergantian kekuasaan. Konteks Pilwakot Bandarlampung, money politic yang terstruktur, sistematis dan masif sudah di pelupuk mata
Demikian diungkapkan Direktur Pinang Institute Singgih, menanggapi catatan perlawanan Bacawalkot Bandarlampung, Reihana yang bakal melawan Eva Dwiana, petahana di Pilwakot Bandarlampung mendatang.
"Politiae legius non leges politii adoptandae. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Begitu adagium hukum mengungkapkannya.Fakta tak demikian, determinasi dan keangkuhan politik mengamputasi ketajian hukum belakangan ini. Keindahan dalil-dalil, teori hukum yang ideal tereduksi oleh gelagat oportunisme politik. Omong kosong retorika soal negara hukum yang acap digaungkan sejumlah politisi hanya gimmick yang kontradiktif," katanya, kemarin
Direktur Pinang Institute Singgih proses pemilu, sarana konvensional merotasi pergantian kekuasaan. Guna mewujudkan pemilu yang berkualitas, negara perlu menjamin adanya standar keberlangsungan proses pemilihan secara bebas, rahasia, jujur dan adil didukung dengan ketersediaan perangkat atau lembaga penyelenggara yang imparsial, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kondisi iklim demokrasi suatu negara yang baik maka semakin kuat pelaksanaan norma democratic values sebagai dasar dari ethical political behaviour penyelenggara negara. Maka, pertarungan Reihana dan Eva, money politic yang terstruktur, sistematis dan masif sudah di pelupuk mata,"ujarnya
Beberapa waktu lalu, Reihana mengatakan, siap melawan petahana Eva Dwiana. Dengan catatan melawan menggunakan gagasan dan cara yang sehat. "Siap. Harus siap, ya. Kita kan sama-sama manusia. Masa ga siap yakan. Harus siap dong. Tapi saya ingin kita bersaing sehat ya, tidak dengan cara tidak sehat. Kita harus bersaing sehat begitu," kata Reihana.
Ia mengaku akan memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Seperti kesejahteraan masyarakat, menuntaskan permasalahan banjir dan juga memenuhi hak-hak ASN. Kepastian itu terlihat, setelah Reihana mendapatkan surat tugas dari Gerindra Lampung pada Rabu, 31 Juli 2024.
Pemberian surat tugas yang sekaligus deklarasi digelar di Gedung Mahligai pascasarjana Universitas Bandar Lampung (UBL). Surat tugas itu dibacakan Sekretaris Gerindra Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Dengan penugasan dari Gerindra, dia bersyukur atas dukungan kepadanya. Lebih-lebih Gerindra adalah partai pemenang.
"Tentu bahagia, Alhamdulillah yang mendukung saya adalah partai pemenang jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa taala rupanya penilaian partai itu jatuh pada saya. Jadi doakan saya Insya Allah menjadi walikota dan insya Allah amanah. Harus amanah," bebernya.
Dia menyebut, beberapa waktu ke depan akan bertemu Ketua DPD Gerindra Rahmat Mirzani Djausal untuk membicarakan soal wakil yang akan mendampingi.
"Akan menghadap ketua (Mirza), tentu ketua akan memberi arahan nanti kita berkoalisi dengan siapa. Saya akan ikut aja apa kata ketua," sebutnya.
Ia hanya memberi sinyal bahwa wakil yang diharapkan adalah seorang politisi kawakan dan laki-laki.
"Yang pasti laki-laki. Saya ga berani sampaikan, karena tadi sudah saya sampaikan nilai hidup saya itu jujur dan harus kompeten serta komitmen," jelasnya.
Sekretaris DPD Gerindra Lampung, Ahmad Giri Akbar memastikan pihaknya memprioritaskan kader untuk mendampingi Reihana di Pilwakot Bandarlampung.
“Kami berkomunikasi dua arah dengan Bunda Reihana terkait calon wakil. Kami juga terbuka. Mana yang terbaik, apakah kader kami. Tentu kami mengutamakan kader,” kata Giri.
Namun, Giri tidak menutup kemungkinan bahwa calon wakil walikota yang akan mendampingi Reihana bisa berasal dari luar kader Partai Gerindra.
“Kalau nantinya ada calon terbaik dari luar kader yang bisa memenangkan Pilwakot, itu nanti akan kami bahas lagi,” jelasnya.
