HARIANANDALASPOST.ID. Rezim Kontra Konstitusi alias rezim Jokowi wajib tak berkuasa di Indonesia, karena republik ini negara hukum. Dinasti Jokowi harus ditenggelamkan dan rezim Prabowo Gibran beserta turunan di daerah wajib dikawal ketat,"kata Riswan, Panglima Pelopor Rakyat Menggugat (Perang), Jumat kemarin.
Aliansi Perang dan 21 elemen rakyat lainnya bergabung dengan ribuan mahasiswa Lampung, Jumat 23 Agustus 2024 di Kantor Pemprov Lampung menuntut Jokowi mundur dan kawal putusan Mahkamah Konstitusi.
"Kehadiran kami atas keterpanggilan hati nurani terkait revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh DPR RI dalam rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada," papar Panglima Perang Riswan di halaman gedung DPRD Provinsi. Lampung.
Sehingga, kata dia, Rapat panja yang tidak ingin menyakomodir Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70 tersebut yang menjadi kegaduhan Nasional.
Meski rapat revisi undang- undang telah di tunda, dan tidak jadi diputuskan oleh DPR RI mahasiswa dan rakyat khawatir DPR RI masih terus akan melanjutkan dalam detik detik terakhir, kekhawatiran kita tiba- tiba tunda tiba tiba putus revisi yang mengabaikan putusan MK itu terjadi di gedung Rakyat, hal inilah yang membuat sebagai rakyat akan terus membersamai mahasiswa untuk sama sama menegakkan demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat,"pungkas Riswan
Hingga aksi akan ditutup fraksi- fraksi DPRD tidak nampak dan tidak menemui mahasiswa dan rakyat, Sebelum membubarkan massa aksi Cipayung juga akan kembali menggelar aksi untuk Senin (02/09) mendatang untuk memboikot pelantikan DPRD terpilih, senada di sampaikan oleh Indra Mustain dalam aksi tersebut akan kembali turun aksi untuk bersama memboikot pelantikan DPRD Lampung," tandasnya (Als)
0 Post a Comment/Comments:
Posting Komentar