 |
| ilustrasi |
BANDARLAMPUNG (ANDPOST) - Pemerintah pusat perkecil alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Selatan hingga 37,5 persen lebih. Akibatnya petani menjerit karena minimnya alokasi pupuk murah yang disediakan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Lamsel, Hilmy membenarkannya. Dia menegaskan, penurunan alokasi pupuk subsidi tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Jadi bukan di Lamsel saja yang menurun alokasinya. Tapi diseluruh Indonesia semua kuota pupuk subsidi nya dikurangi,” tegas Hilmy, seperti dilansir https://radarlamsel.disway.id, Rabu (17/1/2024)
Dia menerangkan, untuk tahun 2024 ini alokasi atau jatah pupuk subsidi di Lamsel hanya sebanyak 57.555 Ton. Yang terdiri dari pupuk subsidi jenis urea sebanyak 31.206 ton, NPK 26.178 ton dan NPK Formula Khusus (untuk Kakao, Kopi, Tebu) 171 ton.
“Di tahun 2023 lalu kita masih mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 92.111,6 Ton. Rinciannya pupuk Urea 57.430,3 Ton, NPK 33.288,9 Ton dan NPK Formula Khusus 1.392,3 Ton. Sekitar 37,5 persen penurunannya,” terangnya.
Meski demikian, para petani dihimbau untuk tetap mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut. Serta, dapat memanfaatkan pupuk organik yang bisa dijadikan pengganti agar produksi pertanian tetap terjangkau.
“Kekurangan alokasi pupuk subsidi ini bisa dipenuhi melalui penggunaan atau pembelian pupuk non subsidi. Itu juga apabila petani sangat membutuhkan. Tapi kami sarankan untuk memanfaatkan pupuk organik atau kompos,” tutupnya.
Terpisah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lamsel, M. Amin mengatakan, turunnya alokasi pupuk subsidi ini jelas kebijakan yang menyengsarakan para petani. Sebab, selama ini meskipun alokasi pupuk subsidi mencukupi para petani sangat kesulitan untuk mendapatkannya.
“Apalagi ini alokasinya dikurangi. Jelas buat kami menjerit. Tapi harapan kami tata cara penebusannya dipermudah,” ungkap M. Amin .
Dalam kondisi ini, imbuhnya, dia meyakini banyak para petani yang bakal mengurangi luasan tanam nya. Karena, mereka memprediksi bakal mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk.
“Ini sudah pasti. Karena jika memaksakan tanam juga percuma, pupuknya susah. Kalaupun ada pupuk non subsidi dengan harga yang mahal. Jadi biaya produksi juga menjadi mahal,” pungkasnya (gih)
