Jalan Desa Strategis Disnakertrans Mesuji Bermasalah

BRABASAN (ANDPOST) - Jajaran intitusi penegak hukum, vertikal dan non vertikal didesak bergerak cerdas dan tepat melakukan audit investigasi terhadap pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji.

Pasalnya, tinjauan administrasi dan teknis didasarkan hukum administrasi negara terindikasi adanya penyimpangan signifikan.

Demikian dikatakan Sudirman Pagardewa, melalui Rilis Aliansi Keramat ke redaksi, Selasa Sore.

Ia membeberkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji telah melaksanakan Pembangunan Jalan Desa Strategis (DAK) Ruas Jalan Eka Mulya - Dwi Karya Mustika sekitar Rp.971 juta lebih; Peningkatan Jalan Desa Strategis (DAK) Sidang Way Puji-TPI sekitar Rp2,163 Miliar lebih.

`pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis merupakan ruas jalan dan jembatan yang menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

Selanjutnya, ruas jalan dan jembatan di dalam pulau-pulau kecil terluar berpenduduk; ruas jalan dan jembatan menuju atau di dalam kawasan transmigrasi;ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar dan dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi di Daerah Tertinggal,`kata Sudirman Pagardewa

Hingga berita ini diturunkan, pejabat dinas terkait belum dapat dikonfirmasi.

Menurut Permendes PDT,tertulis bahwa pelaksana kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan;

Kedua,DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatankegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;

Ketiga, sarana moda transportasi tidak boleh dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah.