 |
| Direktur Bina Kesetaraan Keluarga Berencana Jalur Swasta BKKBN drg. Widiono dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Lampung, Rabu (20/3/2019) di Hotel Emersia Bandar Lampung. |
BANDARLAMPUNG (Andpost) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengendalikan angka kelahiran.
Apresiasi itu diungkapkan Direktur Bina Kesetaraan Keluarga Berencana Jalur Swasta BKKBN drg. Widiono dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Lampung, Rabu (20/3/2019) di Hotel Emersia Bandar Lampung.
Keberhasilan Lampung, menurut Widiono dalam menurunkan total fertility rate (FTR) menjadi 2,3 dibawah rata-rata nasional sebesar 2,5. Ditargetkan, FTR Lampung akan mencapai 2,1 sebelum tahun 2025.
Lebih lanjut, Widiono mengatakan Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana ke daerah dalam bentuk dana Alokasi Khusus (DAK ) Sub Bidang KB baik fisik maupun Non fisik untuk membantu pelaksanaan Program KKBPK di kab/Kota di Provinsi Lampung.
“Tahun 2019, total DAK fisik sub bidang KB bagi kab/kota se Provinsi Lampung sebesar Rp 20 Milyar lebih, kemudian DAK penugasan sebesar Rp. 120 juta dan DAK KB sebesar Rp 59, 7 Milyar. Dana ini digunakan untuk meningkatkan program KKBPK,” ujar Widiono.
Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengapresiasi dukungan dana yang diberikan Pemerintah Pusat akan membantu keefektifan program KKBPK yang ada di Provinsi Lampung.
”Dengan dana ini program-program akan lebih tajam dan efektif sehingga upaya untuk membangun keluarga dan membatasi kelahiran dapat tercapai,” ungkap Taufik.
Untuk itu, Taufik mengimbau seluruh Program KKBPK di Kabupaten/Kota dapat terlaksana dan berhasil dengan baik pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan di wilayahnya masing-masing sebagai dasar pembangunan kependudukan.
Selain itu, mensinergikan Kampung KB dengan Program Gerakan membangun Desa Saburai, pada tahun 2019 dan dikembangkan di masing-masing kecamatan.
Taufik berpesan agar faktor-faktor yang menghambat program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga diantaranya Kelembagaan, Kurangnya PLKB dan melemahnya mekanisme operasional di lini lapangan , hendaknya dapat diminimalisir dengan dukungan Pemerintah Daerah setempat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Uliantina Meiti mengatakan melalui Rakerda yang bertajuk ‘Meningkatkan Sinergitas Impelementasi Program Kerja Lintas Sektor dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas’ pihaknya berharap dapat melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan keberhasilan program KKBPK, kemudian implementasi Program KKBPK yang sama diseluruh kab/kota.
Rakerda ini juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dengan BPKP Provinsi Lampung, IPPNU Wilayah Lampung dan Telkomsel Lampung tentang Pengelolaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
