TANGGAMUS (Andpost) Pemerintah Kabupaten Tanggamus menginginkan agar kepala pekon melalui dana desa, mengganggarkan program yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan di desanya masing-masing.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Tanggamus AM Syafi'i sekaligus Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) dalam arahannya saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah, Senin (25/2/19) sore.
Rapat dalam rangka melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus,.
Hadir dalam rapat, Asisten Bidang Ekobang FB Karjiono, Plt Kepala Bapelitbangda, sejumlah Kepala OPD terkait, Camat se Kabupaten Tanggamus dan perwakilan pendamping PKH Kabupaten Tanggamus
Dalam arahannya Wabup menyampaikan agar OPD memiliki komitmen terhadap pelaksanaan program.
Selain itu Wabup juga menginginkan agar kepala pekon melalui dana desa, mengganggarkan program yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan di desanya masing-masing.
"Seperti anggaran untuk mendukung program pendidikan. Jadi pekon tidak hanya mengganggarkan pembangunan fisik, tetapi juga program yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan," kata Wabup.
"Saya berharap ini menjadi komitmen kita bersama utk memperkecil angka kemiskinan. Selain itu kita juga harus melakukan upaya untuk meningkatkan angka IPM di Kabupaten Tanggamus. Mari kita semua mensupport ini, agar semua bisa tercapai," ujar Wabup.
Wabup juga meminta para Camat, agar mengevaluasi dan mengingatkan Kepala Pekon agar dalam menyusun APB-Des untuk mengacu pada Permendes Pasal.5.
"Apakah anggaran yang disusun, sudah mengakomodir program pendidikan dan kesehatan, jika belum Camat harus mengingatkannya," tegas Wabup.
Sementara Kepala BPS Tanggamus Sugaryadi menyampaikan bahwa data kemiskinan merupakan data makro.
Untuk mengetahui angka kemiskinan ada dua indikator, yaitu konsumsi per kapita dan garis kemiskinan.
Garis Kemiskinan adalah ukuran nilai konsumsi yang dihitung atau dikeluarkan suatu rumah tangga.
Selanjutnya untuk menurunkan angka kemiskinan, kita harus mengubah mindset dari masyarakat dalam pengeluaran rumah tangga.
Dimana dilihat dari pengeluaran keluarga terkadang terdapat pengeluaran yang tidak tepat, contohnya dengan tingginya konsumsi rokok kepala keluarga, padahal konsumsi makanannya masih rendah atau tidak variatif, contohnya masyarakat juga perlu meningkatkan konsumsi buah," terangnya.
"Sementara dari Pemerintah sendiri harus ada upaya menekan harga- harga, agar daya beli masyarakat dapat meningkat," jelasnya. (rls/kominfo)
