 |
| Jendral Lapangan KOBAR, Risman |
Bandarlampung (Andpost) - Pemerintah desa dan atau Pemkab Lampung Selatan dinilai gagal mengawal pelaksanaan program Presiden Joko Widodo yaitu Badan Usaha Desa, khususnya BUMdesa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten setempat.
Demikian dikatakan, Risman selaku Jendral Lapangan Komando Aksi Bela Hak Rakyat (KOBAR), Selasa,15 Januari 2019, saat dimintai tanggapan terkait tranparansi akuntabilitas BUMdes Galih Lunik.
"Fungsi pemerintah dalam hal pengelolaan BUMDes adalah fungsi pemerintah desa dan/atau kabupaten sebagai badan yang memonitoring dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa," katanya.
Risman mengatakan Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART. Dalam fungsi monitoring dan evalaluasi ini juga, pemerintah bersama-sama dengan dewan komisaris, dewan penasihat (Kepala Desa), dan masyarakat sama-sama ikut mengawasi berjalannya pengelolaan BUMDes untuk kemudian bersama-sama juga memberikan laporan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat lewat pengesahan laporan pertanggungjawaban BUMDes dia akhir periode atau setiap akhir tahun.
"Dalam kasus BUMdes Galih Luknik, diduga kuat Camat selaku wakil pemerintah Lampyng Selatan dan Kepala Desa Galih Lunik belum " paham" tentang Bumdes sehingga dua institusi ini belum menjalankan monitoring dan evaluasi dengan baik,"pungkas Risman.
Diberitakan sebelumnya, masalah Bundes Galih Lunik Semakin jelas ketika Plt Kepala Desa Asmoro dimintai keterangan.
Asmoro mengakui selama dua tahun terakhir ketua Bundes tidak pernah memberikan laporan secara tertulis kepada pemerintah desa dan BPD.
"Setau saya hampir dua tahun ini, mereka tidak ada laporan secara tertulis ke desa terkait perkembangan Bumdes, kalau secara lisan iya pernah," jelasnya.
Sementara Hendri Selaku Plt Camat Tanjung Bintang ketika dimintai keterangan via whatsapp sejauh mana pengawasan terhadap pelaksanaan Bumded di Desa Galih Lunik, dirinya belum bisa memberi komentar disebabkan Kasi Ekonomi dan pembangunan yang dimintanya turun langsung menemui ketua Bumdes belum memberikan laporan ke dirinya.
 |
| Demontrasi KOBAR depan Kejati Lampung |
"Maaf mas, saya belum bisa memberikan tanggapan saat ini disebabkan Kadi Ekobang saya Pak Sindu yang saya perintahkan menemui ketua Bumdes belum memberikan laporan ke saya," jelas nya.
Sementara menurut Sukardi SH selaku sekretaris LSM Pembinaan Rakyat Lampung ketika diminta tanggapannya menjelaskan bahwa dana Bundes yang tidak digunakan dengan baik dan di parkir di rekening Bundes jelas bermasalah karna dana tersebut jadi tidak berkembang sesuai harapan pemerintah. Selain itu menurut sukardi, BPD dan pemerintah desa selaku pengawas operasional Bundes dianggap gagal dalam melakukan pengawasan.(Amin/Red)
