PDI Perjuangan Tingkatkan Pemahaman Bacaleg Tentang Paradigma Ekonomi Berdikari

JAKARTA (Andpoost) - Demi mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno, PDI Perjuangan membekali paradigma ekonomi berdikari kepada 19 bacaleg dari kalangan akademisi dan ilmuwan di kantor DPP Jl. Diponegoro 58, Jakarta Pusat.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengharapkan para profesor dan doktor yang bergabung dan bila terpilih menjadi anggota DPR dapat menjabarkan sekaligus mempraktikkan gagasan ekonomi berdikari yang dicanangkan Bung Karno.

“Bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri dengan seluruh aspek kehidupan kita di tengah  perkembangan liberalisasi ekonomi dan juga politik yang luar biasa belakangan ini,” ujar Hasto.

Selain 19 peserta, hadir juga mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sonny Keraf, Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta dan anggota DPR RI, Sirmadji.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan Indonesia harus berdikari dalam bidang pangan dan energi. Puluhan tahun negara ini masih impor sejumlah jenis pangan, minyak dan gas bumi, kendati di era Jokowi hal ini sudah menjadi perhatian.

 “Indonesia tidak boleh dijajah oleh impor,” tegas Hasto.

Untuk mewujudkan ekonomi berdikari, menurut Hasto, PDI Perjuangan menyadari kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat bersumber dari ilmu dan pengetahuan. Kebijakan berdasarkan riset ini pula yang terus didorong Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi.

“Ketika Ibu Mega berdialog dengan Pak Presiden Jokowi membahas pengumuman kembali Pak Jokowi sebagai capres, pertemuan itu pada hari Jumat 23 Februari 2018. Dalam suasana yang sangat kontemplatif, Ibu Mega berpesan agar Jokowi mendirikan Badan Riset Nasional, dimana semua data terintegrasi,” kata Hasto.

Data yang terintegrasi itu, setidaknya memuat empat hal, yakni data manusia, flora, fauna dan teknologi. Data ini bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi suatu daerah secara terfokus. Begitu pula hasil penelitian, tidak berhenti hanya untuk diri sendiri namun riset yang berpihak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ibu Mega punya imajinasi, misalnya Kabupaten Karo fokus pada sayur-mayur sehingga produk massal dan berkualitas bisa datang dari sana. Bisa dikemas dengan baik, misalnya dengan label cita rasa surga. Kemudian dari Papua fokus umbi-umbian,” jelas Hasto.

Sementara menurut Arif Budimanta, pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Arif, setiap kebijakan di bidang pendidikan dan iptek harus mengarah pada tujuan tersebut.

“Karena tanpa pendidikan kita tak akan pernah menjadi satu negara yang maju,” kata Arif.

Hal senada dikemukakan Sonny Keraf, bahwa intelektualisme yang dimiliki para bacaleg akademisi bisa dipergunakan untuk memperjuangkan kebenaran yang sesuai dengan nilai-nilai PDI Perjuangan.

“Kebenaran yang ditujukan kepada rakyat Indonesia, kepada kemanusiaan dan kepada keberagaman,” ujar Sonny.

Nampak hadir dalam pembekalan, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, Idham Samawi serta Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat.

Kaderisasi

Terkait tugas Partai mencari dan mendidik calon pemimpin, Hasto menjelaskan jika PDI Perjuangan selalu menganggap pendidikan kader adalah hal terpenting dalam setiap proses kepartaian. Sejarah mencatat, selama 32 tahun PDI Perjuangan tidak bisa melakukan kaderisasi karena dikekang oleh rezim Orde Baru.

“Hari ini adalah keistimewaan karena selama 32 tahun tidak ada orang pintar yang bergabung dengan PDI Perjuangan,” kata Hasto tentang bergabungnya sejumlah akademisi ke partai nasionalis ini.

Hasto menceritakan, kaderisasi baru bisa dilakukan pasca-reformasi dan telah menghasilkan sejumlah kader-kader berkualitas yang duduk di pemerintahan.

“Gubernur seperti Pak Ganjar Pranowo dan Aria Bima anggota DPR, mereka angkatan pertama kaderisasi PDI Perjuangan,” kata Hasto (rls)

8/09/2018 01:16:00 PM