Kondisi MCK di Tol Lampung |
BANDARLAMPUNG (ANDPOST) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Benteng Independen Nusantara (BIN) Provinsi Lampung menghimbau Badan Pengatur Jalan Tol Kementrian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melibatkan partisipasi masyarakat di pemanfaatan lahan dan atau ruang pada Rest Area dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat di Ruas Tol Lampung
DPD BIN Lampung menilai keberadaan Tol Trans Sumatera ini sangat membantu mempersingkat waktu perjalanan.
"Bakauheni-Bandar Lampung hanya butuh waktu 45 menit. Bila menggunakan jalan non tol Lintas Timur Sumatera bisa 2 jam hingga 2,5 jam.
Begitu juga jika sudah terhubung ke Palembang yang sepanjang 336,03 km dari Bakauheni, hanya memerlukan sekitar 4 jam. Jika memakai jalan non tol lintas Timur bisa 10-12 jam. Sehingga menyingkat waktu 70 persen,"kata Ketua DPD BIN Lampung, Sugeng Krisrianto,SH didampingi Sekjend BIN, Singgih Atmojo
Saat mudik lebaran, setidaknya jumlah pemudik yang menggunakan mobil pribadi dan melintasi Tol Trans Sumatra sebanyak 88.335 mobil atau 8,8 persen dari total pemudik dari Jabodetabek.
"Oleh sebab itu, BPJ Tol dan Hutama Karya kami himbau membuka ruang lebih banyak bagi UMKM
BIN Lampung siap memediasi hadirnya produk produk umkm dan jasa lainnya di Rest Area Tol Lampung,"ujar Ketua DPD BIN Lampung, Sugeng Krisrianto,SH didampingi Sekjend BIN, Singgih Atmojo
Diketahui, Tol Provinsi Lampung terdiri dari ruas Tol Bakauheni – Bandar Lampung – Terbanggi Besar 139,93 km dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang 99,1 km serta Terbanggi Besar – Palembang 200 km (beroperasi 29 Mei 2019)
Pada kesempatan yang sama, Sekjend BIN Lampung Singgih Atmojo mengungkapkan saat ini baru ada satu tempat istirahat atau rest area di Tol Trans Sumatera. Terbangun di Km 215 antara ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang.
"Sarana dan prasarananya belum memadai. Misalkan untuk MCK. Kami berharap, ada ikon budaya daerah hadir di rest area Tol Lampung. Meskipun hanya tempat MCK, jika didesign dengan baik maka akan menciptakan ikon yang indah dan mempercantik ruang rest area,"kata dia
Terkait pembiayaan MCK bertajuk budaya daerah. "Kami berharap muncul pihak swasta yang sanggup "MOU" untuk jangka panjang. Keterlibatan swasta supaya tidak membebani keuangan negara tapi pengusaha juga tidak dirugikan,"Pungkas Sekjend BIN Lampung Singgih Atmojo
Tentu saja, hal ini sejalan dengan keinginan Menteri BUMN Rini Soemarmo supaya rest area tran sumatera di padati umkm.